PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut): Tidak Mempertimbangkan Perkembangan Ilmu dan Teknologi

 

Oleh: Suwardi

Dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB

Sekjen Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI)

rpp gambut

Presiden baru saja menandatangani satu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut) yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam PP tersebut ingin direncanakan pemanfaatan dan pemeliharaan pelestarian fungsi ekosistem gambut sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Akankah tujuan pemanfaatan dan pemeliharaan ekosistem gambut tersebut dapat tercapai dengan terbitnya PP tersebut? Hal ini sangat menarik untuk dibahas karena lahan gambut merupakan lahan yang dahulunya tidak dilirik tetapi saat ini diperebutkan oleh banyak pihak untuk berbagai kepentingan termasuk usaha pertanian dan pelestarian lingkungan.

Kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan lahan gambut yang sebelumnya merupakan lahan marginal, saat ini dapat digunakan untuk usaha pertanian seperti penanaman hutan tanaman industri (HTI), kelapa sawit, karet, padi, dll. Di sisi lain, sejarah pemanfaatan lahan gambut di Indonesia untuk pengembangan pertanian melalui transmigrasi telah merusak banyak lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. PP Gambut tersebut seharusnya disambut gembira oleh semua pihak termasuk memayungi usaha pertanian berbasis lahan gambut dan usaha pelestarian ekosistem gambut. Namun demikian baru saja PP Gambut tersebut diundangkan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) melakukan protes atas diberlakukannya PP tersebut karena akan mematikan usaha pertanian berbasis lahan gambut.

Apa sebenarnya isi  dari PP 71/20014 yang diprotes banyak pihak? Apakah dalam pembahasan PP tersebut tidak melibatkan mereka? Sebelum kita masuk ke isi PP 71/2014 yang kontroversial, mari kita tengok apa itu lahan gambut, perkembangan teknologi pemanfaatan lahan gambut,  dan isu internasional lahan gambut, agar kita dapat melihat lebih jernih permasalahan isi PP Gambut.

Gambut: proses pembentukan, kharakteristik, sejarah pemanfaatan,  dan perkembangan teknologi

Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan setengah membusuk, sehingga kandungan bahan organiknya sangat tinggi. Tanah gambut Indonesia sebagian besar terbentuk di rawa-rawa sekitar 5-10 ribu tahun yang lalu. Karena terbentuknya di tempat berair maka proses akumulasi/penumpukan bahan organik lebih besar dibandingkan dengan proses dekomposisi/ perombakannya. Maka terjadilah akumulasi bahan organik yang kemudian disebut tanah gambut atau tanah organik.

Pada umumnya karena kadar keasaman yang tinggi dan kondisi anaerob di perairan setempat maka tanah gambut tersusun dari serpih dan kepingan sisa tumbuhan, daun, ranting dan bahkan kayu-kayu besar, yang belum sepenuhnya membusuk. Karena minimnya oksigen maka menghambat dekomposisi, kadang-kadang dijumpai sisa-sisa bangkai binatang dan serangga yang turut terawetkan di dalam lapisan-lapisan gambut. Lazimnya di dunia, disebut sebagai gambut apabila kandungan bahan organik dalam tanah melebihi 30%; akan tetapi hutan-hutan rawa gambut di Indonesia umumnya mempunyai kandungan melebihi 65% dan kedalamannya sampai 15 meter.

Indonesia memiliki 14 juta ha atau 7.4% luas Indonesia yang 190 juta ha. Saat ini sekitar 6 juta ha gambut telah dibuka dan lebih dari separuh yang dibuka dalam keadaan rusak terutama saat pembukaan transmigrasi di lahan gambut. Lahan gambut dangkal yang dibuka dengan teknik yang tidak tepat seperti di Kalimantan Tengah dalam Proyek 1 juta ha lahan sawah, Jambi, dan Sumatera Selatan sebagian besar rusak dan berubah menjadi lahan sulfat masam. Sementara itu pembukan gambut oleh perusahaan swasta khususnya HTI dan kelapa sawit yang menggunakan teknologi lebih baik kondisi gambutnya tetap dapat terpelihara.

Gambut Indonesia termasuk gambut tropika yang terbentuk dari bahan tumbuhan yang umumnya berkayu dan kasar. Sedangkan gambut di Rusia, Skandinavia, Eropa, dan Kanada termasuk gambut sub tropika terbentuk dari tumbuhan semak belukar dan lumut, ganggang yang lebih halus. Dengan bahan gambut yang lebih berkayu dan kasar maka gambut Indonesia umumnya seratnya lebih kasar, bobot isi yang rendah kurang dari 0.2 g/cm3 dan bahkan di lapisan bawah kurang dari 0.1 g/cm3, kadar abu yang rendah  dan memiliki kandungan unsur hara yang sangat rendah. Gambut di Indonesia ada yang tipis dan ada yang tebal sampai 15 meter.

Gambut menimpan C organik yang sangat besar karena banyak mengandung bahan organik besar. Gambut juga menyimpan air yang besar karena pori-pori yang sangat besar sehingga dapat digunakan sebagai cadangan air. Sehingga gambut dapat berfungsi sebagai pengatur hidrologi daerah aliran sungai. Unsur hara dalam gambut termasuk miskin dan kemasaman tinggi

Sejarah penggunaan tanah gambut di Indonesia telah dikembangkan sejak tahun 1900-an untuk tanaman padi oleh penduduk lokal etnis Banjar di Kalimantan Selatan untuk tanaman padi dan palawija. Bahkan ada kecamatan di Kalimantan Selatan namanya Kecamatan Gambut yang berada di atas tanah gambut. Kemudian tahun 1980-an pembukaan lahan gambut untuk transmigrasi secara besar-besaran untuk lahan padi di Sumatera dan Kalimantan. Sebagian kecil berhasil dan sebagian besar tanah menjadi rusak karena setelah gambut tipis hilang, kemudian berubah menjadi tanah sulfat masam.  Puncak pengembangan lahan gambut adalah dibukanya lahan gambut 1 juta ha di Kalimantan Tengah tahun 1990-an yang kemudian gagal. Sejak itulah banyak peneliti dalam dan luar negeri mengekpos kegagalan pengelolaan gambut di Indonesia dan menyarankan untuk tidak lagi membuka lahan gambut.

Di sisi lain kemajuan teknologi pertanian seperti pengaturan tata air, teknologi rehabilitasi lahan gambut dan teknologi pengembangan spesies tanaman adaptif di lahan gambut memungkinkan lahan gambut dapat dikembangkan untuk pertanian. Adaptasi tanaman Acacia crassicarpa sebagai bahan baku kertas di lahan gambut merupakan penemuan penting. Dengan teknologi pengaturan air yang tepat memungkinkan tanaman acasia, kelapa sawit dan karet dapat tumbuh sangat baik di lahan gambut. Teknologi rehabilitasi lahan gambut berpirit telah membawa Vietnam dapat memproduksi padi yang sebagian berasnya diekspor ke Indonesia. Jadi dengan teknologi rehabilitasi, lahan gambut yang piritnya terekpose dapat diperbaiki untuk tanaman padi. Peranan teknologi sangat penting agar pemanfaatan lahan gambut dapat berimbang untuk kegiatan pertanian dan pelestarian lingkungan.

Isu internasional terkait gambut

 Pengembangan lahan gambut untuk HTI dengan tanaman acacia dan sawit mempunyai prospek yang sangat baik. Acacia tumbuh sangat cepat di lahan gambut dan dapat dipanen dengan siklus 4-5 tahun, sementara itu di daerah sub tropika untuk memproduksi volume kayu yang sama memerlukan waktu 20-30 tahun. Begitupun perkebunan sawit di lahan gambut dapat menghasilkan minyak 4-5 ton/ha/tahun. Lahan subur yang sama luasnya di daerah sub tropika menghasilkan minyak seperti kedelai hanya 0.5 ton/ha/tahun. Dua komoditas unggulan Indonesia pulp dan minyak sawit merupakan andalan ekspor pertanian Indonesia saat ini dan masa depan. Namun demikian, kedua komoditas ini juga merupakan ancaman bisnis pulp dan minyak dari negara-negara Eropa dan Amerika.

Luas gambut dunia sekitar 300 juta ha, atau sekitar 2% luas daratan di dunia. Deposit gambut tersebar di banyak tempat di dunia, terutama di Rusia, Skandinavia (Norwegia, Swedia, Finlandia), Irlandia, Polandia, Jerman utara, Belanda,  dan di Amerika Utara, khususnya di Kanada. Sekitar 60% lahan basah di dunia adalah gambut; dan sekitar 7% dari lahan-lahan gambut itu telah dibuka dan dimanfaatkan untuk bahan bakar, pertanian dan kehutanan. Gambut adalah bahan akar penting di negara negara Eropa seperti Irlandia dan Skotlandia. Gambut digunakan sebagai bahan untuk memasak dan pemanas rumah tangga. Secara modern, gambut dipanen dalam sekala industri dan dipakai untuk bahan bakar pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga gambut terbesar ada di Finlandia (Toppila Power Station) sebesar 190 MW. Gambut digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Di Jepang gambut direklamasi menjadi lahan sawah. Di Eropa lahan gambut digunakan sebagai  lahan pertanian hortikultura.

Perlu juga disadari bahwa selain dapat digunakan untuk pengembangan pertanian, gambut juga berfungsi sebagai penyimpan karbon, pengatur air, dan menjaga biodiversitas flora dan fauna. Namun demikian sering terjadi isue-isue karbon serta biodiversitas flora dan fauna digunakan untuk menghambat pertanian meskipun negara-negara Eropa banyak yang membakar gambut untuk energi.

Dengan PP gambut, dapatkah mengayomi dua kepentingan besar industri pertanian dan kelestarian lingkungan? Mari kita kupas esensi isi dari PP tersebut.

Hal hal yang perlu dikritisi dari  PP Gambut

 Terdapat  banyak ketentuan pasal-pasal dalam PP Gambut yang kurang holistik memandang gambut sebagai media tumbuh tanaman, penyimpan karbon, pengatur air dan penyimpan biodeversitas. Penetapan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) dalam bentuk Peta Final KHG merupakan rujukan utama bagi Menteri KLH untuk menetapkan fungsi ekosistem gambut termasuk menetapkan fungsi lindung sebesar 30% dari setiap KHG. Ketentuan tentang penetapan fungsi lindung gambut di luar dari 30% dari KHG juga ditetapkan jika gambut memiliki ketebalan 3 meter atau lebih dan adanya sedimen berpirit yang terekpose ke permukaan. Ketentuan tersebut akan menyebabkan sebagian konsesi usaha perusahaan di lahan gambut yang telah dibuka dan berproduksi dapat ditetapkan sebagai bagian dari kawasan gambut dengan fungsi lindung. Padahal perusahaan dalam mengelola lahan gambut telah memperoleh ijin usaha. Belum lagi ada KHG yang akan berhimpitan dengan lahan petani yang tanahnya telah bersertifikat. Apakah petani yang telah dipindahkan ke lahan gambut dalam proyek transmigrasi akan dikeluarkan kembali dari lahan gambut?

Ketentuan gambut 3 meter atau lebih diperuntukkan sebagai fungsi lindung secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjaabkan. Justru gambut kurang dari 3 meter yang dibuka untuk pertanian dalam proyek transmigrasi banyak mengalami kerusakan. Gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter memungkinkan kita melakukan pengaturan air lebih mudah. Hasil di lapang menunjukkan bahwa acasia yang ditanam pada gambut yang lebih dalam mempunyai produksi lebih tinggi. Ketentuan tentang fungsi budidaya ekosistem gambut dinyatakan rusak jika sedimen berpirit terekspose ke permukaan dan perlunya dijadikan kawasan lindung juga tidak akan dapat dilaksanakan di lapang. Berapa luas tanah berpirit yang sampai sekarang diterlantarkan? Padahal tanah berpirit dapat diperbaiki dengan teknologi rehabilitasi menjadi lahan produktif seperti contoh di Vietnam.

Aturan lain yang sangat tidak pro pertanian adalah adanya ketentuan kedalaman muka air 40 cm. Padahal telah diketahui bahwa budidaya akasia di HTI dan kelapa sawit serta karet memerlukan kedalaman muka air antara 60-80 cm. Angka 40 cm sepertinya hanya berdasarkan pertimbangan emisi CO2 dan kebakaran gambut tanpa mempertimbangkan keperluan kedalaman muka air untuk budidaya tanaman di lahan gambut. Dengan diberlakukannya PP Gambut maka usaha pertanian di lahan gambut khususnya HTI dan sawit akan mati. Itu berati kemenangan pihak asing yang menjadi pesaing industri pulp dan minyak sawit.

Dengan diberkalukannya PP Gambut ada kerugian berupa lahan gambut yang sebenarnya dapat dikelola dengan penerapan teknologi yang cocok/adaptif namun karena PP Gambut, lahan gambut tersebut tidak dapat dimanfaatkan/dibangun. Bila kesempatan itu hilang (tidak ada pembangunan) maka hilang pula lapangan kerja, hilang pasar domestik dan ekspor serta kemungkinan lahan gambut yang tadinya seharusnya direhabilitasi tidak dapat dikembangkan dan harus dikonservasi. Kenyataan di lapang lahan tersebut tetap ada resiko mengalami kerusakan karena tidak ada eksisting manajemen di lapangan. Jadi kita akan mengalami double kerugian, kehilangan kesempatan membangun lahan secara lestari dan membiarkan kerusakan ekosistem gambut.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa PP Gambut tidak mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi, condong kepada ‘pelestarian’ dan konservasi, dan mematikan kegiatan pertaniaan di lahan gambut.

Comments are closed.